Mengelola Risiko Hukum Minikompetisi Konstruksi bagi PPK ASN
TL;DR
"Sistem e-purchasing menuntut PPK untuk mengawal proyek dari hulu ke hilir secara mandiri tanpa keterlibatan pokja pemilihan."
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada sektor publik menuntut pemahaman regulasi yang menyeluruh dan presisi.
Berdasarkan data saat ini, banyak pejabat pembuat komitmen yang masih ragu untuk mengoptimalkan penggunaan katalog elektronik.
Rasa khawatir ini umumnya muncul karena adanya perubahan peta tanggung jawab administratif dalam sistem belanja digital.
Faktor Utama Kekhawatiran Pejabat Pengadaan
Banyak aparatur sipil negara yang merasa bimbang saat harus mengeksekusi belanja modal secara elektronik.
Ketakutan tersebut bukan tanpa alasan yang mendasar di tengah ketatnya pengawasan keuangan negara.
Berdasarkan faktor beban tanggung jawab menjadi pemicu utama keraguan tersebut.
Sentralisasi Tugas pada Figur Komitmen
Pada mekanisme konvensional, proses pemilihan penyedia jasa biasanya melibatkan kelompok kerja yang terpisah.
Sistem e-purchasing menghapus batas pemisah tersebut dengan memusatkan seluruh rangkaian proses pada satu jabatan tunggal.
Anda selaku pejabat pembuat komitmen kini memegang kendali penuh atas jalannya proyek dari awal hingga akhir.
Rangkaian Proses dari Hulu ke Hilir
Tugas mendesain perencanaan pengadaan serta dokumen persiapan kini berada langsung di bawah otoritas Anda.
Proses penentuan klik pembelian pada sistem e-katalog dan pelaksanaan kontrak kerja juga menjadi tanggung jawab pribadi.
Penggabungan seluruh fungsi ini tentu memperbesar volume kerja harian yang harus Anda selesaikan secara berkala.
Dampak Linear Terhadap Aspek Hukum
Bertambahnya akumulasi tanggung jawab fungsional ini secara otomatis linear dengan peningkatan potensi risiko hukum di lapangan.
Setiap kekeliruan administratif pada salah satu fase pengadaan akan langsung berdampak pada akuntabilitas personal PPK.
Fakta ini menjadi alasan utama mengapa diklat kompetensi teknis sangat dibutuhkan oleh setiap aparatur sipil negara.
Solusi Penguatan Kapasitas Sektor Publik
Alatan Asasta Indonesia hadir sebagai ahlinya bisnis pemerintah dan Konsultan TKDN & E-Katalog Terpercaya Indonesia.
Kami merupakan perusahaan terpercaya yang membantu mencapai tujuan Anda dengan layananamp; Konsultasi, Pelatihan, dan Riset yang kerja dan andal.
Program edukasi kami berfokus penuh pada Kebijakan pemerintah, Sektor Publik, serta pengembangan daya saing usaha Anda.
Bimbingan Teknis Bersama Ahli Berpengalaman
Seluruh materi mitigasi risiko ini dibawakan langsung oleh Harmada Sibuea, MSc., MH., selaku CEO Alatan Indonesia.
Beliau merupakan seorang tenaga ahli di bidang kebijakan publik, perencanaan, pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah dan POLRI.
Pengalamannya selama hampir 20 tahun sebagai konsultan dan trainer telah membantu melatih lebih dari 2000 PPK dan Pokja di Indonesia.
Daftarkan Diri Anda dalam Pelatihan Khusus
Mari tingkatkan rasa percaya diri Anda dalam mengelola minikompetisi konstruksi dengan pemahaman hukum yang matang.
Kami mengundang para ASN di bagian perencanaan untuk membekali diri melalui program bimtek intensif ini.
Hubungi layanan kemitraan Alatan Indonesia sekarang untuk mendaftarkan instansi Anda pada jadwal kelas eksklusif berikutnya.
0 Comments