Regulasi

Temukan berbagai regulasi dan undang-undang penting yang relevan dengan bidang keahlian kami, disajikan dalam tampilan yang mudah diakses dan informatif.

PERATURAN, DEKRET, DAN SURAT EDARAN MENTERI

Keputusan Kepala LKPP Nomor 93 Tahun 2025 tentang Rincian Komponen Utama Barang Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil untuk Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Keputusan ini menetapkan rincian komponen utama untuk barang-barang di sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil yang digunakan sebagai acuan dalam penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Regulasi ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025.

Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Keputusan ini menetapkan tata cara baru penyelenggaraan Katalog Elektronik dalam rangka pembaruan proses bisnis pada Aplikasi Katalog Elektronik. Regulasi ini mencakup pengelolaan pusat katalog, tata cara pencantuman produk oleh pelaku usaha, hingga mekanisme pelaksanaan E-Purchasing Katalog.

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan ini merupakan pedoman penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui Toko Daring dan Katalog Elektronik guna mewujudkan pengadaan yang cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia. Ruang lingkup peraturan mencakup tata cara penyelenggaraan, pelaku pengadaan, hingga metode e-purchasing

PERATURAN, DEKRET, DAN INSTRUKSI PRESIDEN

Inpres Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Pengunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakn Nasional Bangga Buatan Indonesia

Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang berfokus pada Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi ini menjadi landasan hukum yang mewajibkan seluruh elemen pemerintah, mulai dari Kementerian, Lembaga, hingga Pemerintah Daerah, untuk memprioritaskan belanja produk lokal.

Peraturan Presiden (Perpres) No 80 Tahun 2025

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 mengatur tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga. Perpres ini bertujuan untuk menyelaraskan penyusunan Renstra dan Renja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

HUKUM DAN PERATURAN PEMERINTAH

peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola

Ringkasan eksekutif bagi pelaku usaha dan manajemen mengenai transformasi prosedur swakelola pengadaan pemerintah sesuai Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021.

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEDOMAN PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN BARANG/JASA Panduan teknis bagi pelaku usaha untuk memahami proses verifikasi kelayakan UKPBJ sebagai mitra strategis pengadaan pemerintah yang kredibel

SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Panduan mengenai tata cara verifikasi penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ guna memastikan unit pengadaan memenuhi standar Pusat Keunggulan PBJ