Regulasi

Temukan berbagai regulasi dan undang-undang penting yang relevan dengan bidang keahlian kami, disajikan dalam tampilan yang mudah diakses dan informatif.

PERATURAN, DEKRET, DAN SURAT EDARAN MENTERI

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

Permenperin No. 27 Tahun 2025 diterbitkan untuk memperketat pengendalian impor tekstil dan produk tekstil (TPT) guna melindungi industri dalam negeri dan menjamin ketersediaan bahan baku. Regulasi ini mewajibkan seluruh pelaku usaha impor baik produsen (API-P), importir umum (API-U), maupun Pusat Penyedia Bahan Baku (PPBB) `untuk memiliki Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian sebagai syarat utama pengajuan Persetujuan Impor (PI) ke Kementerian Perdagangan.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RINCIAN KOMPONEN UTAMA BARANG SEKTOR INDUSTRI AGRO UNTUK PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Peraturan ini merupakan aturan teknis pelaksana dari Permenperin No. 35 Tahun 2025. Tujuannya adalah menetapkan daftar spesifik "Komponen Utama" untuk berbagai produk di sektor agro. Penetapan ini vital karena Komponen Utama adalah unsur pokok yang menentukan fungsi dan mutu barang, yang menjadi basis perhitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BARANG DAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAТ KOMPONEN DALAM NEGERI JASA INDUSTRI

Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis tata cara penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Barang dan Jasa Industri. Dokumen ini mencakup panduan detail penghitungan faktor produksi (material, tenaga kerja, alat kerja), penentuan pelaku usaha untuk verifikasi capaian TKDN

PERATURAN, DEKRET, DAN INSTRUKSI PRESIDEN

Inpres Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Pengunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakn Nasional Bangga Buatan Indonesia

Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang berfokus pada Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi ini menjadi landasan hukum yang mewajibkan seluruh elemen pemerintah, mulai dari Kementerian, Lembaga, hingga Pemerintah Daerah, untuk memprioritaskan belanja produk lokal.

Peraturan Presiden (Perpres) No 80 Tahun 2025

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 mengatur tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga. Perpres ini bertujuan untuk menyelaraskan penyusunan Renstra dan Renja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

HUKUM DAN PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lingkup pengaturannya meliputi cara pembayaran barang, cara penyerahan barang, serta pengawasan dalam kegiatan ekspor dan impor.

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri