Regulasi

Temukan berbagai regulasi dan undang-undang penting yang relevan dengan bidang keahlian kami, disajikan dalam tampilan yang mudah diakses dan informatif.

PERATURAN, DEKRET, DAN SURAT EDARAN MENTERI

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Regulasi terbaru yang mengatur mengenai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, jenjang jabatan, dan pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ). Peraturan ini resmi mencabut dan menggantikan Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2020

Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Keputusan ini menetapkan tata cara baru penyelenggaraan Katalog Elektronik dalam rangka pembaruan proses bisnis pada Aplikasi Katalog Elektronik. Regulasi ini mencakup pengelolaan pusat katalog, tata cara pencantuman produk oleh pelaku usaha, hingga mekanisme pelaksanaan E-Purchasing Katalog.

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan ini merupakan pedoman penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui Toko Daring dan Katalog Elektronik guna mewujudkan pengadaan yang cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia. Ruang lingkup peraturan mencakup tata cara penyelenggaraan, pelaku pengadaan, hingga metode e-purchasing

PERATURAN, DEKRET, DAN INSTRUKSI PRESIDEN

Inpres Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Pengunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakn Nasional Bangga Buatan Indonesia

Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang berfokus pada Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi ini menjadi landasan hukum yang mewajibkan seluruh elemen pemerintah, mulai dari Kementerian, Lembaga, hingga Pemerintah Daerah, untuk memprioritaskan belanja produk lokal.

Peraturan Presiden (Perpres) No 80 Tahun 2025

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 mengatur tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga. Perpres ini bertujuan untuk menyelaraskan penyusunan Renstra dan Renja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

HUKUM DAN PERATURAN PEMERINTAH

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6

Surat Edaran ini diterbitkan untuk mengatur masa transisi penggunaan platform pengadaan digital pemerintah, yang mewajibkan pelaksanaan metode E-purchasing melalui Katalog Elektronik Versi 6 mulai 1 Januari 2025. Di dalamnya dijelaskan mengenai lini masa penonaktifan bertahap bagi komoditas di Katalog Elektronik Versi 5, pengecualian untuk produk dengan kriteria mendesak atau layanan publik tertentu, serta instruksi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan untuk melakukan negosiasi harga.

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi

Keputusan ini menetapkan panduan teknis mengenai tata cara pelaksanaan pembelian barang atau jasa secara elektronik melalui metode mini-kompetisi pada aplikasi Katalog Elektronik versi baru. Ketetapan di dalamnya mencakup aturan untuk tiga jenis kelompok utama, yaitu mini-kompetisi barang atau jasa lainnya (baik skema itemized maupun non-itemized), pekerjaan konstruksi, serta kelompok jasa konsultansi. Langkah ini merupakan bagian penting dari pembaruan proses bisnis digital guna memastikan proses pengadaan berjalan transparan untuk mendapatkan harga terbaik di pasar.

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Keputusan ini mengatur tentang tata cara baru dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik yang meliputi pembaruan proses bisnis pada aplikasi, pengelolaan pusat katalog (nasional, sektoral, dan lokal), mekanisme pencantuman produk oleh pelaku usaha, hingga pelaksanaan transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui metode E-purchasing