Regulasi
Temukan berbagai regulasi dan undang-undang penting yang relevan dengan bidang keahlian kami, disajikan dalam tampilan yang mudah diakses dan informatif.
HUKUM DAN PERATURAN PEMERINTAH
peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola
Ringkasan eksekutif bagi pelaku usaha dan manajemen mengenai transformasi prosedur swakelola pengadaan pemerintah sesuai Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021.
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEDOMAN PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN BARANG/JASA Panduan teknis bagi pelaku usaha untuk memahami proses verifikasi kelayakan UKPBJ sebagai mitra strategis pengadaan pemerintah yang kredibel
SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Panduan mengenai tata cara verifikasi penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ guna memastikan unit pengadaan memenuhi standar Pusat Keunggulan PBJ
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
Panduan bagi vendor dan manajemen perusahaan untuk memahami fungsi, struktur, dan standar kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai mitra pengadaan pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor
Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lingkup pengaturannya meliputi cara pembayaran barang, cara penyerahan barang, serta pengawasan dalam kegiatan ekspor dan impor.
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri