Mengapa Bimtek Ini Penting di Tahun 2026

Pada tahun 2026, metode e-purchasing melalui E-Katalog V6 telah menjadi instrumen utama dalam belanja publik Indonesia. Berdasarkan regulasi terbaru dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025, penggunaan metode ini merupakan kewajiban mutlak bagi instansi pemerintah. Setiap interaksi dan keputusan yang diambil di dalam sistem V6 terekam secara permanen sebagai jejak audit digital. Kegagalan mengikuti prosedur tidak hanya menghambat penyerapan anggaran, tetapi juga meningkatkan risiko temuan audit akibat justifikasi pengadaan yang lemah.

Artinya, setiap klik PPK di dalam sistem bukan lagi perkara teknis semata. Itu adalah keputusan yang dapat ditelusuri, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sistem V6 kini menyajikan data pembanding yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan, tidak lagi sekadar menerima input harga. Pembaruan pada modul negosiasi menuntut kemampuan analisis harga dari PPK secara lebih tajam. Fleksibilitas dalam V6 juga membawa tanggung jawab besar pada manajemen kontrak, di mana setiap tahapan pengadaan memiliki jejak audit yang sangat detail.

Siapa Peserta yang Disasar

Bimtek ini dirancang untuk tiga kelompok utama:

• •Pertama, aparatur yang memegang kewenangan pengadaan langsung, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
• •Kedua, ASN yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan anggaran di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
• •Ketiga, pelaku usaha dan penyedia barang/jasa yang ingin memahami ekosistem E-Katalog V6 dari sudut pandang pembeli pemerintah, guna memperluas pangsa pasar pengadaan mereka.

Apa yang Dipelajari: Peta Materi Dua Hari

Bimtek ini disusun dalam empat klaster besar yang saling berurutan dan saling mengunci satu sama lain.

Klaster I: Perencanaan dan Persiapan E-Purchasing

Sebelum seorang PPK membuka halaman E-Katalog, ada pekerjaan rumah yang wajib selesai: identifikasi kebutuhan, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan penyusunan Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). Materi ini bukan formalitas administratif. Spesifikasi yang tidak presisi akan membuat proses pemilihan penyedia berjalan di tempat atau berakhir dengan pengadaan yang tidak tepat sasaran.

Setelah dokumen perencanaan selesai, peserta melanjutkan ke dokumen persiapan: analisis pasar, penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pemaketan, hingga pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP). Di sesi ini ada satu poin yang sering dipahami keliru oleh banyak ASN. Sesuai Pasal 26 ayat (7) Perpres 12/2021, penyusunan dokumen HPS dikecualikan untuk metode e-purchasing. Cukup menyiapkan referensi pagu atau kewajaran harga sebagai acuan teknis.

Klaster II: Menentukan Metode E-Purchasing yang Tepat

Tidak semua paket pengadaan cocok diselesaikan dengan cara yang sama. Ada paket yang paling efisien diselesaikan lewat negosiasi langsung, ada yang justru harus melalui mini kompetisi. Salah memilih metode berarti salah prosedur, dan salah prosedur membuka celah temuan.

Materi di klaster ini membantu peserta memahami kriteria dan strategi pemilihan metode berdasarkan karakteristik paket pengadaan. Dilengkapi dengan studi kasus praktik langsung, peserta tidak hanya belajar teori, tetapi berlatih mengambil keputusan berdasarkan kondisi nyata.

Klaster III: Negosiasi dan Mini Kompetisi

Ini adalah inti dari seluruh proses e-purchasing, sekaligus bagian yang paling sering menimbulkan kebingungan di lapangan.

Banyak PPK dan Pejabat Pengadaan masih ragu memilih antara negosiasi atau mini kompetisi saat berbelanja lewat E-Katalog V6. Keduanya adalah metode e-purchasing yang sah, namun memiliki prosedur teknis yang berbeda, risiko hukum yang berbeda, dan dampak efisiensi anggaran yang berbeda pula.

Secara prinsip, negosiasi digunakan ketika spesifikasi barang atau jasa sangat spesifik, atau ketika pemegang merek bersifat tunggal sehingga persaingan tidak memungkinkan. Sementara mini kompetisi dilakukan terhadap dua atau lebih penyedia katalog elektronik yang memiliki produk sama atau spesifikasi sejenis, dengan tujuan mendapatkan harga terbaik.

Perubahan regulasi yang dinamis menuntut pemahaman yang lebih komprehensif bagi para pelaku pengadaan, baik dari sisi mekanisme, tahapan, maupun strategi pelaksanaannya langsung di dalam aplikasi. Tanpa mitigasi risiko dan strategi negosiasi yang matang, proses pengadaan terancam mengalami kendala administratif.

Sesi ini mencakup alur negosiasi, alur mini kompetisi, kertas kerja pemilihan penyedia, serta praktik langsung berbasis studi kasus.

Klaster IV: Pengelolaan Kontrak E-Purchasing

Setelah penyedia dipilih, pekerjaan PPK belum selesai. Finalisasi dan penetapan kontrak memiliki titik-titik kritis yang menentukan apakah pengadaan berjalan lancar atau berakhir bermasalah di tahap serah terima. Materi mencakup pembuatan surat pesanan, penyusunan program mutu, penerapan kebijakan Produk Dalam Negeri (PDN) beserta sanksinya, tahapan serah terima, jenis-jenis pembayaran, pengendalian kontrak, hingga manajemen risiko dan adendum kontrak.

Narasumber: Praktisi dengan Rekam Jejak Lapangan

Seluruh materi disampaikan oleh Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp, Pengelola Pengadaan Ahli Madya yang juga menjabat sebagai Probity Advisor LKPP dan Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan. Ini bukan sekadar akademisi yang menjelaskan regulasi dari balik meja. Rekam jejak beliau di ekosistem pengadaan nasional memastikan bahwa setiap materi disampaikan dengan konteks lapangan yang relevan.

Bimtek ini diselenggarakan oleh Alatan Asasta Indonesia, konsultan TKDN dan E-Katalog terpercaya di Indonesia yang dipimpin oleh Harmada Sibuea, MSc., MH., seorang tenaga ahli kebijakan publik dan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pengalaman hampir 20 tahun. Beliau telah melatih lebih dari 2.000 PPK dan Pokja di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Metode Penyampaian: Tidak Hanya Teori

Bimtek ini menggunakan pendekatan andragogi, pendidikan untuk orang dewasa yang memprioritaskan keterlibatan aktif peserta. Metode yang digunakan mencakup ceramah informatif, brainstorming, diskusi kelompok, dan praktik berbasis studi kasus. Artinya, peserta tidak duduk diam selama dua hari. Mereka diminta mengerjakan kertas kerja, menjawab studi kasus, dan mensimulasikan proses pengadaan dari awal hingga penetapan kontrak.

Evaluasi pemahaman dilakukan melalui pre-test di awal hari pertama dan post-test di akhir hari kedua, masing-masing 10 soal. Ini adalah ukuran konkret apakah kompetensi peserta benar-benar meningkat setelah dua hari pelatihan.

Agenda Ringkas Dua Hari

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (FAQ)

• Q: Apakah bimtek ini cocok untuk ASN yang sama sekali belum pernah menggunakan E-Katalog V6? A: Ya. Materi dimulai dari dasar hukum dan konsep, lalu berlanjut ke praktik teknis secara bertahap. Pre-test di awal juga dirancang untuk mengukur baseline pengetahuan peserta sebelum pelatihan dimulai.
• Q: Apa perbedaan utama antara negosiasi dan mini kompetisi di E-Katalog V6? A: Negosiasi digunakan ketika penyedia bersifat tunggal atau spesifikasi sangat spesifik. Mini kompetisi digunakan ketika tersedia dua atau lebih penyedia dengan produk sejenis, dengan tujuan mendapatkan harga terbaik melalui persaingan terstruktur dalam sistem.
• Q: Apakah ada sesi praktik langsung di sistem E-Katalog V6? A: Bimtek ini menggunakan pendekatan studi kasus dan kertas kerja yang mensimulasikan alur nyata di sistem. Peserta mengerjakan dokumen seperti yang akan mereka hadapi di tempat kerja.
• Q: Siapa saja yang sebaiknya mendaftar? A: PPK, Pejabat Pengadaan, PPTK, ASN yang terlibat perencanaan anggaran, dan pelaku usaha yang ingin memahami mekanisme pengadaan dari sisi pembeli pemerintah.
• Q: Apakah materi mencakup ketentuan PDN dan TKDN? A: Ya. Penerapan kebijakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan sanksinya dibahas dalam sesi finalisasi dan penetapan kontrak di hari kedua.
• Q: Berapa lama durasi total bimtek ini? A: Dua hari penuh, 23–24 Juli 2026, pukul 09.00–16.00 WIB di hotel Jakarta. Total sekitar 14 jam pembelajaran efektif termasuk sesi praktik dan evaluasi.