TL;DR

• Pelaksanaan E-purchasing mencakup metode Negosiasi Harga, Mini-Kompetisi, dan Competitive Catalogue.

Aplikasi pengadaan barang jasa pemerintah kembali mengalami lompatan teknologi yang besar.

Langkah penyesuaian ini diambil demi menjamin kelancaran sistem belanja negara secara digital.

Pembaruan tersebut resmi berjalan lewat skema regulasi LKPP terbaru di tingkat pusat.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menetapkan aturan penting pada Maret 2024. Langkah ini ditandai dengan terbitnya Keputusan Kepala Lembaga Nomor 177 Tahun 2024. Aturan ini berfokus penuh pada jalannya Penyelenggaraan Katalog Elektronik nasional.

Kebijakan baru ini secara otomatis menggantikan ketentuan lama pada KEPKA Nomor 122 Tahun 2022. Perubahan besar terjadi pada struktur proses bisnis internal platform digital. ASN pengadaan kini wajib memahami struktur pengelolaan yang dibagi menjadi tiga lampiran utama.

Lampiran tersebut mencakup tata pengelolaan sistem, mekanisme pencantuman produk, hingga teknis e-purchasing. LKPP selaku instansi pusat kini memperluas kerja sama teknologi digital pengadaan. Pengembangan sistem aplikasi ini bermitra langsung dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Sinergi tersebut melahirkan peran baru seperti Manajer Kategori Produk dan Kurator Master Produk. Bagi Anda yang bertugas sebagai PPK atau Pokja, pemahaman ekosistem baru ini sangat krusial. Jika instansi Anda membutuhkan bimbingan teknis terbaik, segera hubungi kami untuk mendapatkan layanan konsultasi.

Proses transisi ini juga mengatur pemindahan data tayang dari sistem lama secara otomatis. Seluruh Surat Pesanan yang telah berjalan sebelum aturan ini terbit dinyatakan tetap berlaku sah. Layanan transaksi pada aplikasi baru ini nantinya akan dikenakan tarif resmi PNBP.

Penerapan tarif merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023. Metode pembelian dalam sistem ini berkembang menjadi beberapa pilihan transaksi. ASN dapat menggunakan skema Negosiasi Harga, Mini-Kompetisi, atau Competitive Catalogue.

Metode Negosiasi Harga mengharuskan PPK atau PP memeriksa kesesuaian spesifikasi secara teliti. Prioritas utama belanja wajib diarahkan pada produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN tinggi. Penyusunan referensi harga pembanding di luar aplikasi juga menjadi bagian dari kewajiban dokumentasi.

Untuk mempelajari rincian dokumen regulasi pengadaan barang jasa ini secara lengkap, silakan lihat disini.

Alatan Asasta Indonesia hadir membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha Anda.

Kami siap mendampingi ASN melalui layanan konsultasi, pelatihan, serta riset kebijakan publik terpercaya.

Bersama Harmada Sibuea, MSc., MH., kami telah sukses melatih lebih dari 2000 PPK dan Pokja di Indonesia.

Download KEPKA LKPP Nomor 177 Tahun 2024

📥 Akses Download KEPKA LKPP Nomor 177 Tahun 2024 melalui tautan berikut:
[Download KEPKA LKPP Nomor 177 Tahun 2024]

📥 Akses Dokumen Regulasi Untuk memahami detail teknis, simulasi perhitungan, dan mekanisme pengajuan terbaru melalui tautan berikut:

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (FAQ)

• Siapa saja pejabat yang berwenang melakukan E-purchasing menurut aturan ini? Transaksi dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nilai paket di atas Rp200.000.000,00. Pejabat Pengadaan (PP) menangani paket dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00. Aturan khusus wilayah Papua menetapkan batas nilai tersebut menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00.
• Bagaimana urutan prioritas penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)? Prioritas pertama diberikan pada produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%. Jika tidak tersedia, ASN dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN di bawah 25%. Pilihan terakhir adalah produk berlabel PDN tanpa TKDN sebelum mempertimbangkan produk impor.
• Apa saja ruang lingkup perubahan Surat Pesanan yang diperbolehkan? Perubahan dapat mencakup penambahan atau pengurangan volume, penyesuaian jadwal tiba, dan perubahan harga kirim kurir. Pergantian persentase pajak PPN atau PPnBM serta penggantian pejabat penandatangan juga diizinkan dalam sistem.