Regulasi PP 24 2026 di Mata Pelaku Usaha dan Publik

Lahirnya regulasi ini memicu gelombang diskusi yang cukup hangat di kalangan asosiasi industri, ekonom, hingga pelaku usaha hulu. Di satu sisi, pemerintah memproyeksikan sistem satu pintu ini sebagai penyelamat devisa negara.

Dengan mengintegrasikan kontrol ekspor ke PT DSI, pemerintah berkomitmen menghentikan kerugian negara hingga Rp15.400 triliun akibat praktik under-invoicing (manipulasi nilai ekspor di bawah harga pasar) serta penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan luar negeri yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Namun, di sisi lain, lahir opini masyarakat dan pelaku industri yang menyoroti potensi risiko yang membayangi rantai pasok dalam negeri:

• Dilema Kesejahteraan Petani Sawit Rakyat: Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyuarakan keprihatinan mendalam terkait mekanisme penentuan harga dan margin yang akan diambil oleh PT DSI. Dalam industri kelapa sawit, setiap beban biaya tambahan atau margin yang ditarik di pintu ekspor berisiko besar digeser ke rantai pasok paling bawah, yang pada akhirnya akan menekan harga beli Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani mandiri.
• Ancaman Squeeze Margin dan Risiko Kurs (FX Risk): Dari kacamata investor dan pengelola dana di bursa saham, sentimen negatif berupa ketidakpastian (overhang sektoral) mulai membayangi emiten komoditas hulu. Kebijakan ekspor satu pintu ini dikhawatirkan dapat memperlambat proses pencairan pembayaran transaksi ekspor. Di tengah volatilitas nilai tukar Rupiah, setiap hari penundaan kliring pembayaran berarti kerugian selisih kurs yang signifikan yang harus ditanggung sepenuhnya oleh produsen swasta.
• Tantangan Overlapping Birokrasi: Kepala Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Jurnasin, menilai pembentukan PT DSI secara konseptual dapat meningkatkan transparansi arus kas ekspor. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah harus berhati-hati agar operasional PT DSI tidak tumpang tindih (overlapping) dengan lembaga pendukung ekspor yang sudah ada di bawah berbagai kementerian, yang justru dapat memperlambat birokrasi logistik.

Memahami Masa Transisi PT Danantara Sumberdaya Indonesia

Untuk menghindari guncangan mendadak pada kontrak pasokan internasional yang sedang berjalan, pemerintah menetapkan fase adaptasi bertahap. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PP Nomor 24 Tahun 2026, masa transisi diberlakukan mulai 1 Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026.

Mulai 1 Januari 2027, sistem ekspor satu pintu melalui PT DSI akan diimplementasikan secara penuh dan bersifat wajib tanpa pengecualian bagi komoditas yang telah ditetapkan.

Mekanisme Operasional Selama Masa Transisi PT Danantara Sumberdaya Indonesia

Bagi divisi logistik dan kepatuhan korporasi, pemahaman mengenai tata cara kerja selama masa transisi ini sangat krusial agar pengapalan kargo di pelabuhan tidak mengalami penahanan (clearance delay).

Selama fase transisi ini, korporasi masih diizinkan melakukan pengapalan fisik secara mandiri di bawah nama perusahaan masing-masing, namun wajib melaporkan seluruh rincian transaksi ekspor ke database PT DSI.

Untuk mempermudah pemetaan tugas divisi legal dan logistik, berikut adalah tabel perbandingan langkah pabean sebelum, selama, dan sesudah transisi penuh dijalankan:

Langkah Mitigasi Korporasi: Peta Jalan untuk Direktur Kepatuhan

Menghadapi implementasi penuh pada 1 Januari 2027, manajemen perusahaan batu bara dan CPO harus segera mengambil langkah-langkah mitigasi hukum berikut guna melindungi keberlangsungan bisnis :

1. 1 Audit dan Inventarisasi Kontrak Eksisting

   Berdasarkan Pasal 8, seluruh kontrak penjualan ekspor yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juni 2026 dan masih berlaku wajib diserahkan kepada PT DSI untuk dievaluasi. Manajemen harus memastikan kontrak-kontrak tersebut bersih dari indikasi manipulasi harga agar mendapatkan persetujuan kelanjutan kontrak dari komite penilai PT DSI.

2. 2 Identifikasi Posisi Tawar Investasi (Celah Hilirisasi)

   Ada "insentif tersembunyi" di balik kebijakan ini. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2), kewajiban ekspor satu pintu melalui PT DSI dapat dikecualikan bagi pelaku usaha yang memiliki komitmen investasi, divestasi saham nasional, serta kepemilikan fasilitas pemurnian atau hilirisasi (smelter/kilang) di dalam negeri. Divisi legal harus melakukan skrining apakah proyek pengolahan domestik perusahaan dapat diajukan sebagai basis pengecualian.

3. 3 Penyelarasan Sistem Pelaporan Internal

   Selama masa transisi, kegagalan sinkronisasi dokumen ekspor pabean dengan PT DSI akan berakibat pada penahanan kargo di pelabuhan. Perusahaan harus segera memperbarui infrastruktur IT pabean agar terintegrasi langsung dengan platform verifikasi bea cukai.