Blog Details

Kementerian Perindustrian telah melakukan transformasi signifikan dalam ekosistem industri dalam negeri melalui penerbitan Permenperin Nomor 35 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi katalisator bagi pelaku industri kecil untuk memperkuat posisi mereka dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (B2G), mengingat aturan ini memungkinkan pencapaian nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 100% untuk komoditas tertentu.

Sebelumnya, hambatan utama bagi vendor skala kecil adalah prosedur birokrasi yang kompleks serta beban biaya survei yang cukup tinggi. Kehadiran sistem pelaporan mandiri (self-declare) dalam aturan terbaru ini secara efektif memangkas rantai administrasi yang selama ini menghambat daya saing perusahaan Anda. Bagi para ASN di lingkungan K/L/PD, memahami transisi regulasi ini sangat penting untuk memastikan pemenuhan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) berjalan optimal.

Transformasi Fundamental dalam Permenperin 35 Tahun 2025

Perbedaan paling mencolok antara regulasi terdahulu dengan Permenperin 35/2025 terletak pada metodologi verifikasi teknis. Jika sebelumnya pelaku usaha wajib melalui audit lapangan yang memakan waktu lama, regulasi terbaru ini mengedepankan percepatan bisnis melalui klasifikasi produk yang lebih efisien.

Pemerintah kini memberikan mandat kepercayaan kepada pelaku industri kecil untuk melakukan deklarasi mandiri atas data produksi mereka melalui sistem yang terintegrasi di SIINas. Transformasi ini menghilangkan biaya tinggi untuk jasa surveyor eksternal, sehingga neraca keuangan perusahaan tetap sehat dan fokus pada peningkatan kualitas produk. Dengan standarisasi yang lebih transparan, peluang vendor untuk memenangkan tender dalam pengadaan nasional menjadi jauh lebih terbuka.

Efisiensi Sistem Pelaporan Mandiri bagi Sektor UMK

Mekanisme self-assessment bukan sekadar penyederhanaan dokumen, melainkan sebuah terobosan untuk mengakselerasi interaksi antara vendor dan instansi pemerintah. Kecepatan adalah variabel kunci; sertifikat TKDN kini dapat diterbitkan dalam waktu yang jauh lebih singkat (SLA hingga 3 hari kerja setelah validasi). Hal ini sangat krusial bagi perusahaan yang mengejar momentum penayangan produk di e-Katalog.

Implementasi sistem digital yang terintegrasi secara nasional meminimalkan risiko human error. Data yang diunggah secara otomatis tersinkronisasi dengan database Kementerian Perindustrian, menjamin validitas hukum atas status legalitas produk Anda. Fleksibilitas ini juga memudahkan pembaruan data secara periodik tanpa harus mengulang proses birokrasi dari titik nol.

Akselerasi Pencapaian Nilai TKDN 100%

Mencapai angka maksimal 100% kini menjadi target yang realistis bagi industri kecil. Kuncinya terletak pada presisi dokumentasi asal-usul bahan baku dan manajemen tenaga kerja. Permenperin 35/2025 memberikan apresiasi tinggi pada penggunaan material lokal yang telah tersertifikasi serta keterlibatan tenaga kerja domestik.

Untuk memastikan akurasi penghitungan, pelaku usaha harus disiplin dalam mengarsipkan nota pembelian material dan daftar penggajian sebagai basis data. Ketepatan input parameter biaya ke dalam sistem akan menentukan hasil akhir sertifikasi Anda. Strategi ini tidak hanya memperkuat posisi administratif, tetapi juga membangun kredibilitas di mata instansi pemerintah sebagai pengguna akhir.

Alatan Asasta Indonesia hadir sebagai mitra strategis dan perusahaan terpercaya yang membantu Anda mencapai tujuan tersebut. Melalui kepemimpinan Harmada Sibuea, MSc., MH., CEO Alatan Indonesia sekaligus pakar kebijakan publik dengan pengalaman lebih dari 20 tahun mendampingi pemerintah, kami menyediakan layanan Konsultasi, Pelatihan, dan Riset yang berfokus pada kebijakan sektor publik serta peningkatan daya saing usaha.

Jika Anda memerlukan pendampingan teknis agar proses sertifikasi berjalan tepat dan akurat, tim ahli kami siap membantu memetakan struktur biaya produksi Anda sesuai kriteria nilai maksimal.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apa syarat utama bagi Industri Kecil untuk bisa melakukan self-declare TKDN?

2. Pelaku usaha wajib terdaftar di SIINas, memiliki modal usaha maksimal Rp5 Miliar (di luar tanah dan bangunan), dan memiliki KBLI industri yang tervalidasi oleh Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian.

3. Berapa lama masa berlaku Sertifikat TKDN untuk Industri Kecil?

4. Berdasarkan pedoman terbaru, sertifikat TKDN untuk Industri Kecil berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

5. Apakah sistem self-declare ini dikenakan biaya?

6. Penghitungan dan permohonan penandasahan nilai TKDN untuk Industri Kecil dilakukan secara mandiri dan tidak dipungut biaya (gratis).

7. Bagaimana jika nilai TKDN yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi lapangan?

8. Pemerintah melalui kementerian terkait tetap melakukan pengawasan dan verifikasi sewaktu-waktu. Ketidaksesuaian data dapat berakibat pada pencabutan sertifikat dan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.