Pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) merupakan instrumen penting dalam memastikan arah pembangunan nasional berjalan sesuai sasaran. Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi ini diatur dalam Pasal 51 Peraturan Presiden tentang Renstra K/L, yang memberikan pedoman bagi pimpinan kementerian/lembaga dalam menilai pencapaian kinerja, efisiensi program, serta penerapan manajemen risiko pembangunan nasional.

Tugas dan Kewenangan dalam Pengendalian dan Evaluasi 

Menurut Pasal 51 ayat (1), pimpinan kementerian/lembaga wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra K/L sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Tujuan utamanya adalah memastikan tercapainya sasaran, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra K/L (Pasal 51 ayat 2 huruf a). Selain itu, evaluasi juga ditujukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan program, khususnya yang berasal dari penugasan Presiden atau standar pelaksanaan tugas sebagaimana tertuang dalam RPJMN (Pasal 51 ayat 2 huruf b). Tidak kalah penting, pengendalian juga menilai sejauh mana penerapan manajemen risiko pembangunan nasional dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga (Pasal 51 ayat 2 huruf c).

Instrumen Pengendalian dan Evaluasi 

Dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa pengendalian dan evaluasi dilaksanakan melalui tiga instrumen utama: penerapan manajemen risiko pembangunan nasional, pelaksanaan kajian kelayakan, serta pemanfaatan sistem data, informasi, dan teknologi yang terintegrasi.

Sementara itu, evaluasi lebih lanjut yang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (4) bertujuan menilai capaian kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan; mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat keberhasilan; serta menilai penerapan manajemen risiko dan skema pembiayaan inovatif, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya menyoroti capaian kuantitatif, tetapi juga memperhatikan aspek manajerial dan keberlanjutan pendanaan.

Waktu Pelaksanaan Evaluasi 

Evaluasi Renstra K/L dilakukan secara berkala. Pasal 51 ayat (5) menegaskan bahwa evaluasi wajib dilaksanakan pada tahun ketiga dan tahun kelima periode pelaksanaan Renstra K/L. Dengan mekanisme ini, pemerintah memiliki titik kontrol yang jelas untuk menilai apakah strategi yang dijalankan masih sesuai dengan RPJMN atau perlu dilakukan penyesuaian.

Hasil Evaluasi sebagai Pertimbangan Perubahan 

Hasil dari pengendalian dan evaluasi bukan hanya berfungsi sebagai laporan kinerja, tetapi juga memiliki implikasi hukum. Sesuai Pasal 51 ayat (6), hasil evaluasi dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan Renstra K/L. Artinya, jika ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi aktual, kementerian/lembaga berhak mengusulkan revisi Renstra agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika pembangunan nasional.

Kesimpulan

Pengendalian dan evaluasi Renstra K/L sebagaimana diatur dalam Pasal 51 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi kementerian/lembaga untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas perencanaan strategis mereka. Melalui instrumen manajemen risiko, kajian kelayakan, serta sistem data terintegrasi, evaluasi tidak hanya menilai capaian kinerja, tetapi juga memastikan keberlanjutan program dan relevansinya dengan RPJMN. Lebih jauh, hasil evaluasi berfungsi sebagai mekanisme adaptasi yang memungkinkan perubahan Renstra K/L jika memang dibutuhkan, sehingga arah pembangunan nasional tetap konsisten sekaligus fleksibel menghadapi tantangan baru.