Dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, tahapan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) tidak berhenti pada rancangan awal. Dokumen ini harus melalui proses penelaahan, perbaikan, hingga akhirnya mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait. Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 memberikan dasar hukum mengenai mekanisme tersebut agar Renja-KL selaras dengan RKP, pagu anggaran, dan prioritas pembangunan nasional.

Perbaikan Rancangan Renja-KL

Menurut Pasal 39 ayat (1), Kementerian/Lembaga wajib melakukan perbaikan rancangan Renja-KL berdasarkan hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 38. Proses perbaikan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari penyusunan rancangan Renja-KL sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan pemutakhiran dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 37.

Artinya, setiap rekomendasi hasil penelaahan harus langsung diakomodasi agar dokumen Renja-KL semakin berkualitas dan konsisten dengan arah kebijakan nasional.

Penanganan Muatan yang Tidak Disepakati

Tidak semua pembahasan dalam Pertemuan Tiga Pihak berakhir dengan kesepakatan. Untuk itu, Pasal 40 mengatur mekanisme penyelesaian perbedaan:

• Jika terjadi perbedaan dalam Pertemuan Tiga Pihak I, rancangan Renja-KL harus menggunakan keluaran kegiatan prioritas, target, dan alokasi sesuai Peraturan Menteri Perencanaan tentang RKP serta surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif.
  
  

• Jika perbedaan masih terjadi dalam Pertemuan Tiga Pihak II, maka acuan yang digunakan adalah Peraturan Presiden tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.
  
  

Dengan mekanisme ini, setiap rancangan Renja-KL tetap memiliki kepastian hukum meskipun terdapat perbedaan pandangan antar pihak.

Persetujuan Rancangan Renja-KL

Tahap akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 41 adalah pemberian persetujuan oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan terhadap rancangan Renja-KL hasil Pertemuan Tiga Pihak. Persetujuan ini bersifat krusial karena menentukan dua hal pokok, yaitu:

1. Dasar penyusunan RKAK/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga).
   
   

2. Dasar penyusunan perjanjian kinerja Kementerian/Lembaga.
   
   

Dengan demikian, rancangan Renja-KL yang telah disetujui bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen pengikat bagi pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran negara.

Kesimpulan

Ketentuan dalam Pasal 39–41 menegaskan bahwa perbaikan, penanganan perbedaan, dan persetujuan rancangan Renja-KL adalah tahap penting dalam menjamin akuntabilitas dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional. Dengan mekanisme yang jelas, setiap Kementerian/Lembaga dapat memastikan bahwa Renja-KL selaras dengan prioritas pembangunan, pagu anggaran, serta menjadi dasar kinerja kelembagaan yang terukur.