Dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional, dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) memiliki posisi strategis sebagai penjabaran teknis dari Renstra-KL dan RPJMN ke dalam program tahunan. Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Presiden tentang Renstra K/L, terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana rancangan awal Renja-KL disempurnakan menjadi Rancangan Renja-KL, serta bagaimana dokumen ini berperan dalam penyusunan Pagu Anggaran.

Penyempurnaan Rancangan Awal Renja-KL

Penyusunan Rancangan Renja-KL dimulai setelah rancangan awal RKP dan Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif disampaikan kepada kementerian/lembaga. Dokumen ini disusun dengan dua acuan utama:

1. Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL, yang memberikan dasar strategis, serta
   
   

2. Rancangan awal RKP, yang menjadi kerangka arah pembangunan nasional tahunan.
   
   

Acuan Pagu Indikatif dan Regulasi Nasional

Lebih lanjut, rancangan Renja-KL harus mengacu pada Pagu Indikatif yang ditetapkan melalui surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan. Selain itu, rancangan ini juga wajib selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait kementerian/lembaga masing-masing. Ketentuan ini memastikan agar dokumen Renja-KL tetap konsisten dengan arah kebijakan fiskal serta kerangka regulasi nasional.

Review oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

Pasal 36 juga membuka ruang bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan review terhadap rancangan Renja-KL. Keterlibatan APIP menjadi langkah pengendalian kualitas dan akuntabilitas, sehingga rancangan yang dihasilkan lebih terukur, efisien, dan selaras dengan prinsip good governance.

Tenggat Penyampaian Rancangan Renja-KL 

Setelah disusun, rancangan Renja-KL wajib disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan paling lambat minggu kedua bulan April pada tahun perencanaan. Dokumen ini kemudian menjadi salah satu bahan krusial dalam penyusunan Pagu Anggaran, yang akan menentukan alokasi sumber daya ke berbagai program prioritas nasional.

Kesimpulan

Dari ketentuan Pasal 36, jelas bahwa Rancangan Renja-KL merupakan dokumen vital yang menghubungkan antara Renstra-KL, RKP, dan proses penganggaran negara. Dengan penyusunan yang berbasis regulasi, mengacu pada Pagu Indikatif, serta melibatkan mekanisme review APIP, rancangan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perencanaan yang menentukan arah pembangunan tahunan.