Dalam rangka menjaga integritas Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pemerintah melalui regulasi terbaru menetapkan kewajiban surveilans TKDN. Hal ini diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56, yang menekankan pentingnya pemantauan nilai TKDN Barang secara berkelanjutan setelah sertifikat diterbitkan.

Apa Itu Surveilans TKDN?

Surveilans TKDN adalah penghitungan dan verifikasi ulang nilai TKDN Barang yang telah tercantum di dalam sertifikat. Proses ini dilaksanakan oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang sebelumnya juga melakukan penghitungan awal. Tujuannya adalah memastikan bahwa nilai TKDN yang tercatat tetap sesuai dengan kondisi aktual produksi perusahaan.

Frekuensi Pelaksanaan Surveilans

Berdasarkan Pasal 55 ayat (3), surveilans dilakukan satu kali dalam lima tahun. Namun, pemerintah memberikan fleksibilitas untuk melaksanakan surveilans sewaktu-waktu apabila diperlukan, misalnya jika ada indikasi perubahan komponen produksi, material, atau proses bisnis perusahaan yang memengaruhi nilai TKDN.

Laporan Surveilans dan Evaluasi Pejabat

Menurut Pasal 56, hasil surveilans wajib disampaikan oleh LVI kepada pejabat terkait melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) secara elektronik. Apabila ditemukan perbedaan nilai TKDN dari sertifikat sebelumnya, pejabat berwenang akan melakukan penilaian mendalam terhadap faktor penyebab kenaikan atau penurunan nilai tersebut.

Konsekuensi bagi Perusahaan

Dari hasil penilaian pejabat, terdapat kemungkinan tindakan lebih lanjut, termasuk pencabutan Sertifikat TKDN apabila ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan. Hal ini menjadi pengingat penting bagi pelaku usaha agar selalu menjaga konsistensi penggunaan bahan baku, proses produksi, dan standar yang mendukung nilai TKDN.

Kesimpulan

Surveilans TKDN merupakan bagian penting dalam menjaga kredibilitas sertifikasi. Dengan adanya pengawasan berkala oleh LVI dan evaluasi ketat dari pejabat berwenang, proses ini memastikan bahwa sertifikat TKDN yang dimiliki perusahaan industri benar-benar mencerminkan kondisi riil produksi. Bagi pelaku usaha, kepatuhan terhadap mekanisme ini tidak hanya menjaga sertifikat tetap sah, tetapi juga memperkuat posisi bisnis dalam menghadapi pengadaan barang dan jasa pemerintah.