Blog Details

Kewenangan Pokja Pemilihan adalah menjalankan fungsi pemilihan Penyedia sesuai penugasan dan ketentuan yang berlaku. Pokja ditetapkan oleh Kepala UKPBJ sebagai sumber daya manusia yang mengelola pemilihan Penyedia, sehingga kewenangannya tidak sama dengan PPK maupun Pejabat Pengadaan.

Hal ini semakin penting sejak aturan PBJ mengalami perubahan dan PerLKPP Nomor 2 Tahun 2026 mulai mengatur Katalog Elektronik serta E-purchasing secara lebih terperinci. Bagi personel pemerintah, memahami siapa yang berwenang pada suatu transaksi akan membantu menghindari salah penanganan sejak awal.

Kedudukan Pokja Pemilihan dalam Tata Kelola PBJ

Pokja Pemilihan bukan unit organisasi baru yang berdiri sendiri, melainkan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Jadi, ketika sebuah instansi membentuk atau menugaskan Pokja, prosesnya tetap harus berada dalam tata kelola UKPBJ.

Di sisi lain, PPK dan Pejabat Pengadaan memiliki ruang tugas yang berbeda. Pembagian ini penting karena suatu transaksi tidak otomatis menjadi kewenangan Pokja hanya karena nilainya besar atau karena prosesnya menggunakan sistem elektronik. Secara sederhana, posisi ketiga pihak tersebut dapat dibaca seperti ini:

• Pokja Pemilihan: mengelola pemilihan Penyedia sesuai penugasan.

• PPK: menangani fungsi yang menjadi kewenangannya, termasuk keputusan dan pengelolaan kontrak.

• Pejabat Pengadaan: melaksanakan metode pengadaan yang menjadi ruang tugasnya sesuai regulasi.

Apa Batas Kewenangan Pokja Pemilihan dalam E-Purchasing?

Pokja sejatinya tidak menangani seluruh E-purchasing dalam peraturan terbaru, karena kewenangan ditentukan dengan melihat metode, nilai, kategori, wilayah, serta kondisi yang diatur dalam regulasi.

Pembelian Langsung Bukan Ruang Pokja

Perpres 46 Tahun 2025 secara tegas mengecualikan E-purchasing dengan Pembelian Langsung dari tugas Pokja Pemilihan. Jadi, jangan langsung menunjuk Pokja hanya karena nilai paket atau produk yang dibeli terasa “besar”.

Dalam pengaturan E-Katalog yang berlaku, pembeli tetap perlu memeriksa metode dan kategori yang digunakan terlebih dahulu. PerLKPP No. 2 Tahun 2026 sendiri menetapkan tiga metode E-purchasing, yaitu Pembelian Langsung, Negosiasi Harga, dan Mini Kompetisi.

Negosiasi Harga di Atas Rp200 Juta

Untuk Negosiasi Harga, Pokja dapat menjadi pelaksana pada nilai paket yang berada dalam ruang kewenangannya, termasuk transaksi yang nilainya lebih dari Rp200 juta sesuai ketentuan. Namun, angka tersebut tidak boleh dibaca sendirian karena regulasi juga membuka kondisi tertentu yang dapat menempatkan PPK pada pelaksanaan transaksi. Karena itu, sebelum menentukan pelaksana, periksa beberapa hal berikut:

• metode E-purchasing yang digunakan;

• nilai transaksi;

• kategori barang/jasa;

• kondisi dan kewenangan PPK;

• ketentuan khusus yang berlaku pada wilayah atau paket tersebut..

Mini Kompetisi di Atas Rp200 Juta

Mini Kompetisi juga menjadi salah satu ruang keterlibatan Pokja pada transaksi dengan nilai yang sesuai ketentuan. Untuk paket sampai batas tertentu, proses dapat ditangani Pejabat Pengadaan, sedangkan kondisi di atas batas tersebut dapat masuk ke ruang kerja Pokja sesuai aturan dan keadaan pelaksanaan.

PerLKPP No. 2 Tahun 2026 juga menempatkan Mini Kompetisi sebagai salah satu dari tiga metode E-purchasing. Artinya, Pokja perlu memahami bukan hanya batas nilai, tetapi juga mekanisme kompetisi dan bagaimana proses tersebut berhubungan dengan sistem Katalog Elektronik.

Matriks Pembagian Kewenangan Pokja, PPK, dan Pejabat Pengadaan

Agar lebih gampang dibaca, pembagian umum dari materi Alatan Indonesia dapat diringkas sebagai berikut. Tabel ini berfungsi sebagai peta kerja, bukan pengganti pembacaan Pasal 15–17 atau ketentuan khusus yang mungkin berlaku pada paket tertentu.

Ada satu catatan penting di sini: formulasi normatif regulasi menggunakan frasa “nilai paling sedikit di atas Rp200 juta” pada ketentuan tertentu, sedangkan materi pembelajaran sering menyederhanakannya menjadi “di atas Rp200 juta”. Jadi, ketika hendak mengeksekusi paket nyata, tetap kembali ke bunyi pasal dan kondisi transaksi yang berlaku.

Perkuat Pemahaman Pokja dan E-Katalog Bersama Alatan Indonesia

Perubahan regulasi membuat peran Pokja semakin perlu dipahami secara kontekstual. Perpres 46 Tahun 2025 memperkuat tugas Pokja dalam pemilihan Penyedia, sementara PerLKPP 2 Tahun 2026 memberikan kerangka yang lebih rinci untuk Katalog Elektronik dan E-purchasing.

Bagi personel pemerintah, pembelajaran yang efektif bukan hanya menghafal pasal atau angka batas transaksi. Alatan Indonesia melalui layanan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan E-Katalog dapat membantu menghubungkan regulasi dengan praktik, termasuk memahami pembagian kewenangan dan proses transaksi di sistem.