Memahami Kewajiban SKP-IP untuk Produk Penunjang

Bagi Anda yang bergerak di bidang penyediaan furnitur rumah sakit, peralatan laundry, atau bahan gas medik, kepemilikan izin edar alkes bukanlah syarat utama. Berdasarkan regulasi terbaru, penyedia yang menayangkan produk wajib menjadi pemilik Surat Keterangan Informasi Produk (SKP-IP) yang masih berlaku.

SKP-IP merupakan dokumen legal yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menegaskan bahwa sebuah produk tidak termasuk dalam kategori alat kesehatan. Kategori produk yang masuk dalam cakupan ini sangat luas. Hal ini mencakup alat ukur penunjang, alat simulasi pelatihan, hingga prasarana kecantikan kulit. Ketidaktahuan vendor dalam membedakan antara Alkes dan Penunjang Pelayanan Kesehatan sering kali mengakibatkan penolakan saat tahap pendaftaran produk.

Proses Kurasi dan Atribut Wajib di Katalog Elektronik

Pemerintah menerapkan proses kurasi yang ketat terhadap setiap produk yang akan ditayangkan. Kurasi ini terbagi menjadi atribut informasi pokok dan informasi utama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Informasi Pokok

• Penyedia wajib mencantumkan data Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) jika mengklaim produk dalam negeri.
• Data merek harus sesuai dengan kelas barang atau jasa produk tersebut.
• Nomor pendaftaran merek atau sertifikasi SNI harus dimasukkan jika produk memilikinya.

Informasi Utama

• Nomor dan file unggah SKP-IP menjadi syarat mutlak yang harus diisi.
• Penyedia wajib menyertakan surat jaminan garansi dan surat ketersediaan suku cadang.
• Untuk produk impor, penyedia harus bersedia menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) jika diperlukan oleh pejabat pengadaan.

Kementerian Kesehatan bertindak sebagai pengelola katalog elektronik sektoral ini. Mereka melakukan pengecekan mendalam terhadap kecocokan kategori produk dengan SKP-IP yang dilampirkan. Kelalaian dalam mengisi atribut seperti informasi harga, stok, atau ongkos kirim akan menghambat proses e-purchasing oleh ASN di berbagai instansi pemerintah.

Strategi Efektif Bersama Alatan Asasta Indonesia

Menembus pasar pemerintah (B2G) memerlukan ketelitian ekstra terhadap kebijakan yang dinamis. Alatan Asasta Indonesia hadir sebagai ahlinya bisnis pemerintah dan perusahaan terpercaya yang membantu mencapai tujuan Anda dengan layanan Konsultasi, Pelatihan, dan Riset yang berfokus pada Kebijakan pemerintah, Sektor Publik, serta pengembangan daya saing usaha.

Harmada Sibuea, MSc., MH., selaku CEO Alatan Indonesia, merupakan tenaga ahli berpengalaman hampir 20 tahun di bidang kebijakan publik dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Beliau menekankan bahwa kepatuhan terhadap dokumen nomor 296/D23/DPPP/10/2025 adalah kunci utama agar vendor tidak tereliminasi secara administratif.

Pastikan seluruh dokumen legalitas perusahaan dan sertifikasi produk Anda sudah selaras dengan standar Kementerian Kesehatan untuk tahun anggaran 2026. Kami siap membantu Anda melakukan peninjauan dokumen dan persiapan teknis pendaftaran produk ke dalam katalog elektronik sektoral. Guna memastikan persiapan administrasi perusahaan Anda telah sesuai dengan regulasi pengadaan terbaru, tim ahli kami tersedia untuk memberikan Konsultasi Gratis 15 Menit.