“Berdasarkan Perpres 46, paket pengadaan e-purchasing di atas Rp100 juta kini wajib menyertakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).”

Daftar Isi

• 1. Pengantar Transformasi Pengadaan Barang dan Jasa
• 2. Perubahan Regulasi E-Purchasing Melalui Perpres 46
• 3. Pentingnya Analisa Harga Satuan Pekerjaan
• 4. Mitigasi Risiko Pengadaan Proyek Pemerintah
• 5. Tingkatkan Kompetensi Pengadaan Bersama Ahlinya
• 6. Belajar Langsung dari Praktisi Senior
• 7. Pendaftaran Diklat Minikompetisi Konstruksi

Aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah terus mengalami transformasi yang menuntut adaptasi cepat dari para pejabat pembuat komitmen.

Berdasarkan data saat ini, pelaksanaan e-purchasing kini memiliki standar baru yang jauh lebih ketat daripada periode sebelumnya.

Perubahan regulasi ini memaksa setiap instansi untuk meninjau kembali mekanisme belanja konstruksi agar terhindar dari kesalahan prosedur.

Perubahan Regulasi E-Purchasing Melalui Perpres 46

Sebelum berlakunya Perpres number 46, metode e-purchasing dikenal longgar karena tidak mewajibkan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri atau HPS.

Kini, setiap paket pekerjaan dengan nilai di atas Rp100 juta wajib melampirkan dokumen HPS yang valid sebelum bertransaksi.

Aturan terbaru ini mengubah peta belanja modal pemerintah secara signifikan, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur fisik.

Pentingnya Analisa Harga Satuan Pekerjaan

PPK dituntut untuk mengenali dengan jeli setiap jenis satuan pekerjaan yang akan diterapkan pada proyek bangunan Anda.

Anda harus memastikan apakah satuan pekerjaan tersebut sudah masuk dalam daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang sah.

Aspek legalitas standarisasi harga ini menjadi penentu utama apakah proyek konstruksi Anda bisa menggunakan metode e-purchasing.

Mitigasi Risiko Pengadaan Proyek Pemerintah

Kesalahan dalam menentukan standarisasi harga satuan dapat berdampak serius pada aspek akuntabilitas keuangan negara.

Minikompetisi konstruksi hadir sebagai solusi taktis untuk mendapatkan penyedia terbaik dengan penawaran harga yang paling efisien.

Melalui proses kompetisi yang transparan, ASN dapat menjalankan tugas pengadaan dengan rasa aman dan sesuai koridor hukum.

Tingkatkan Kompetensi Pengadaan Bersama Ahlinya

Alatan Asasta Indonesia hadir sebagai ahlinya bisnis pemerintah and Konsultan TKDN & E-Katalog Terpercaya Indonesia.

Kami merupakan lembaga terpercaya yang membantu mencapai tujuan Anda dengan layanan Konsultasi, Pelatihan, dan Riset yang berfokus pada Kebijakan pemerintah, Sektor Publik, serta pengembangan daya saing usaha.

Program kami dirancang khusus untuk meningkatkan daya saing usaha serta kompetensi teknis aparatur sipil negara.

Belajar Langsung dari Praktisi Senior

Pelatihan ini dipandu langsung oleh Harmada Sibuea, MSc., MH., selaku CEO Alatan Indonesia yang memiliki pengalaman hampir 20 tahun.

Beliau merupakan seorang tenaga ahli di bidang kebijakan publik, perencanaan, pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah and POLRI, pengembangan dan transformasi organisasi, dengan pengalaman hampir 20 tahun sebagai konsultan dan trainer untuk berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Perusahaan swasta.

Beliau sukses melatih lebih dari 2000 PPK dan Pokja di berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Perusahaan swasta.

Daftarkan Diri Anda dalam Diklat Minikompetisi Konstruksi

Jangan biarkan ketidaktahuan terhadap regulasi baru menghambat penyerapan anggaran dan pelaksanaan proyek fisik di instansi Anda.

Ikuti diklat pengadaan barang jasa khusus minikompetisi konstruksi e-katalog bersama tim instruktur terbaik dari Alatan Indonesia.

Hubungi layanan pelanggan kami hari ini untuk mengamankan kursi pelatihan dan mendapatkan konsultasi awal gratis.