Blog Details

Penghitungan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan oleh pelaku usaha. Semakin tinggi TKDN yang ada, akan semakin lancar pula proses pengadaan suplai atau bahan baku untuk didapat. Terutama untuk pengadaan farmasi dan alkes, semua hal harus diperhatikan dengan baik dan rinci. Dengan adanya TKDN yang cukup, peralatan kesehatan dapat diproduksi secara maksimal oleh pelaku usaha.

Untuk mendapatkan kepercayaan ketika melakukan tender atau Mini-Kompetisi, diperlukan juga hitungan yang merinci serta sertifikasi TKDN agar pengadaan bahan baku terpenuhi dengan baik. Selain itu, farmasi menjadi salah satu perusahaan yang memiliki ketentuan perhitungan yang berbeda untuk pengadaan TKDN sendiri, berikut adalah pembahasan lengkapnya.

Kenapa TKDN Farmasi dan Alat Kesehatan Diatur Berbeda dari Sektor Lain? 

TKDN farmasi dan alat kesehatan diatur berbeda karena wajib masuk katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan, bukan katalog umum LKPP. Dua institusi terlibat sekaligus, Kemenperin menghitung dan mensertifikasi nilai TKDN, sementara Kemenkes mengatur kebijakan sektoral dan katalognya. Kondisi ini membuat alur pengurusannya lebih kompleks dibanding sektor industri pada umumnya. Pelaku usaha wajib memahami kedua jalur ini sejak awal.

Ambang batas TKDN untuk alat kesehatan juga ditetapkan lebih tinggi, yaitu 40 persen. Angka ini jauh di atas ambang batas 25 persen yang berlaku di sektor lain. Karena itu, penting memahami dasar hukum, tahapan sertifikasi, dan cara perhitungannya secara menyeluruh. Ketiga hal ini dibahas satu per satu pada bagian berikutnya.

Yang Perlu Dipahami Sebelum Mengurus TKDN Farmasi dan Alat Kesehatan

Mengurus TKDN farmasi dan alat kesehatan tidak bisa asal jalan begitu saja. Prosesnya melibatkan dua institusi dengan aturan berbeda, sehingga pelaku usaha rawan salah langkah jika belum paham betul alurnya. Kesalahan kecil di awal bisa berdampak panjang, mulai dari sertifikasi tertunda sampai produk gagal masuk katalog sektoral Kemenkes.

Ada tiga hal dasar yang wajib dikuasai sebelum mengajukan sertifikasi. Pertama, dasar hukum dan kebijakan yang melandasinya. Kedua, tahapan dan tata cara sertifikasi yang harus dilalui. Ketiga, cara menghitung nilai TKDN itu sendiri. Ketiganya saling berkaitan dan dibahas satu per satu di bawah ini.

Dasar Hukum dan Kebijakan yang Melandasinya

Dasar hukum TKDN farmasi dan alat kesehatan berasal dari dua institusi berbeda, Kemenperin dan Kemenkes. Kemenperin mengatur ketentuan sertifikasi dan penghitungan nilai TKDN secara umum. Kemenkes menerbitkan kebijakan sektoral khusus untuk farmasi dan alat kesehatan. Berikut sejumlah regulasi yang menjadi acuan utamanya: 

• Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

• Permenperin 46/2022 dan 31/2022 sebagai basis awal ketentuan penghitungan sebelum pembaruan terakhir.

• Kebijakan TKDN Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes.

• Ketentuan katalog elektronik sektoral Kemenkes sebagai kanal wajib pengadaan produk farmasi dan alat kesehatan.

Tahapan dan Tata Cara Sertifikasinya

Proses sertifikasi TKDN dijalankan lewat serangkaian tahapan resmi yang berurutan. Pelaku usaha wajib melewati setiap tahap sebelum mendapat sertifikat akhir. Melewatkan salah satu tahap dapat membuat proses tertunda atau ditolak. Berikut alur lengkapnya dari awal sampai akhir:

1. Registrasi akun perusahaan melalui SIINas, Sistem Informasi Industri Nasional milik Kemenperin.

2. Self assessment atau penghitungan mandiri nilai TKDN sebelum diajukan ke verifikator.

3. Verifikasi dokumen administratif dan teknis oleh LVI atau BSPJI/BBSPJI yang berwenang.

4. Audit lapangan untuk mencocokkan klaim penghitungan dengan kondisi produksi sebenarnya.

5. Penerbitan sertifikat resmi setelah seluruh tahapan verifikasi dinyatakan sesuai ketentuan.

Cara Perhitungan Nilai TKDN

Nilai TKDN dihitung berdasarkan sejumlah komponen produksi, bukan satu unsur saja. Semakin banyak komponen lokal yang digunakan, semakin tinggi persentase yang dihasilkan. Khusus alat kesehatan, ambang batasnya ditetapkan lebih tinggi dibanding sektor lain. Berikut komponen dan ambang batas yang berlaku:

• Komponen bahan baku atau material yang digunakan sepanjang proses produksi.

• Komponen tenaga kerja langsung yang terlibat dalam pembuatan produk.

• Komponen mesin dan alat kerja yang dipakai selama produksi berlangsung.

• Biaya tidak langsung pabrik atau factory overhead yang turut diperhitungkan.

• Ambang batas minimal 40 persen agar produk alat kesehatan mendapat prioritas evaluasi pengadaan dari pemerintah.

Kesimpulan

Pengadaan alat TKDN untuk pelaku usaha farmasi atau pendiri usaha farmasi menjadi salah satu aspek penting untuk dilakukan. Mengetahui garis besar hukum hingga komponen yang yang perlu ditpertimbangkan akan membantu mengoptimalkan produk usaha yang jauh lebih optimal. Dengan begitu Alatan Indonesia Berkomitmen untuk mengajak Anda bergabung dalam sesi Bimbingan Teknis (Bimtek) pada tanggal 29-30 September. Daftarkan diri Anda melalui website Alatan Indonesia atau melalui Instagram resmi Alatan Indonesia sebelum kehabisan!