Blog Details

Sertifikasi TKDN merupakan bagian penting dalam pembuktian nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri suatu produk atau jasa. Dalam konteks pengadaan pemerintah, pemahaman mengenai TKDN semakin relevan sejak Perpres Nomor 46 Tahun 2025 menegaskan kewajiban Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Institusi Lainnya untuk menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai ketentuan.

Bagi perusahaan yang ingin masuk atau memperluas pasar B2G melalui E-Katalog V6, proses TKDN bukan sekadar menghitung persentase komponen lokal. Perusahaan juga perlu menyiapkan data, dokumen, dan kondisi produksi yang dapat diverifikasi. Karena itu, memahami alur pengajuan hingga verifikasi menjadi langkah penting sebelum mengurus sertifikat.

Regulasi Teknis dan Tahapan Pengajuan Sertifikasi TKDN Resmi Kemenperin

1. Mulai dari Registrasi dan Pengajuan melalui SIINas

Proses sertifikasi TKDN melalui skema verifikasi Lembaga Verifikasi Independen (LVI) diawali melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Berdasarkan Permenperin Nomor 35 Tahun 2025, pelaku usaha yang mengajukan verifikasi oleh LVI harus memenuhi persyaratan administratif, termasuk memenuhi komitmen perizinan berusaha dan terdaftar di SIINas.

Karena itu, perusahaan sebaiknya memastikan data dasar sudah siap sebelum masuk ke proses penghitungan, seperti:

• Legalitas dan identitas perusahaan.

• Perizinan berusaha yang relevan.

• Data dan alamat fasilitas produksi.

• KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha.

• Data produk yang akan diajukan.

Kelengkapan informasi sejak awal dapat membantu mengurangi hambatan ketika permohonan mulai diproses melalui SIINas.

2. Siapkan Self-Assessment dan Struktur Perhitungan

Setelah persyaratan awal terpenuhi, perusahaan perlu menyiapkan self-assessment atau penghitungan nilai TKDN berdasarkan karakteristik produk dan ketentuan yang berlaku.

Komponen yang perlu dipetakan dapat mencakup material, tenaga kerja, hingga biaya atau komponen lain sesuai metode penghitungan TKDN yang diterapkan pada produk tersebut. Data bahan baku lokal dan impor, misalnya, perlu disusun secara transparan agar dapat ditelusuri ketika dilakukan verifikasi.

Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 juga membedakan mekanisme berdasarkan karakteristik pelaku usaha. Untuk industri kecil yang memenuhi persyaratan, tersedia skema self declare yang dilakukan melalui SIINas setelah proses validasi. Sementara itu, pelaku usaha yang menggunakan skema verifikasi LVI mengikuti proses penghitungan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Jalani Verifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen

Setelah self-assessment diajukan, tahap berikutnya adalah verifikasi. Dalam skema LVI, data dan perhitungan perusahaan akan diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi aktual.

Verifikasi tidak hanya berhenti pada dokumen digital. Ketentuan Permenperin 35/2025 mencakup verifikasi dokumen dan proses di lokasi produksi atau lokasi pelaksanaan pekerjaan, termasuk dokumentasi hasil kunjungan lapangan.

Artinya, perusahaan perlu memastikan data yang diajukan benar-benar sesuai dengan kondisi operasional. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

• Kesesuaian data material dengan kondisi produksi.

• Ketersediaan dokumen pendukung.

• Data tenaga kerja dan proses produksi.

• Bukti transaksi atau dokumen pemasok yang relevan.

• Kesesuaian fasilitas produksi dengan informasi yang diajukan.

Ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi aktual dapat memengaruhi hasil verifikasi serta nilai TKDN yang diperoleh.

Amankan Proses Sertifikasi TKDN Bersama Alatan Indonesia

Mengurus sertifikasi TKDN secara mandiri memang memungkinkan bagi perusahaan yang memahami seluruh persyaratan dan mekanismenya. Namun, prosesnya membutuhkan ketelitian karena perusahaan harus memastikan data perhitungan, dokumen administratif, dan kondisi produksi dapat dipertanggungjawabkan selama proses verifikasi.

Melalui Jasa Pendampingan P3DN & TKDN Alatan Indonesia, perusahaan dapat memperoleh pendampingan untuk mempersiapkan perhitungan, dokumen, dan proses verifikasi secara lebih terstruktur. Pendekatan ini membantu perusahaan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian sebelum masuk ke tahapan verifikasi.