Blog Details

Perubahan aturan pengadaan pemerintah membuat pemahaman tentang TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) semakin penting bagi pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Perpres Nomor 46 Tahun 2025, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagi vendor, ketentuan tersebut bukan hanya perlu dipahami sebagai regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi untuk memasuki pasar B2G (Business-to-Government). Karena itu, mengikuti training TKDN dapat membantu perusahaan memahami regulasi, menyiapkan produk, serta memastikan aspek administratif dan teknis telah sesuai dengan kebutuhan pengadaan pemerintah.

Mengapa Harus Mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Era Mandat Baru?

Perubahan regulasi membuat penggunaan Produk Dalam Negeri memiliki posisi penting dalam pengadaan pemerintah. Namun, mandat tersebut tetap perlu dipahami berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, bukan sekadar diartikan bahwa semua produk lokal otomatis memperoleh kontrak pengadaan.

Kewajiban K/L/PD dan Institusi Lainnya

Pasal 66 ayat (1) Perpres 46 Tahun 2025 secara tegas menyebut bahwa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Bagi penyedia, kewajiban tersebut menciptakan kebutuhan untuk memahami bagaimana produknya dapat memenuhi ketentuan PDN dan persyaratan pengadaan yang relevan.

Meningkatnya Relevansi Pasar Pemerintah terhadap PDN

Ketika penggunaan PDN menjadi bagian dari kewajiban pengadaan, vendor yang menyediakan produk dalam negeri perlu memastikan kesiapan produknya. Hal tersebut mencakup pemahaman mengenai status PDN, nilai TKDN, dokumen pendukung, hingga persyaratan yang berlaku pada kategori produk masing-masing. Perpres 46/2025 juga mengatur penggunaan produk industri berdasarkan nilai TKDN serta kombinasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dalam kondisi tertentu.

Terbukanya Peluang bagi Penyedia yang Siap

Mandat PDN dapat menjadi peluang bagi perusahaan yang mampu menyediakan produk sesuai ketentuan dan kebutuhan pemerintah. Namun, peluang tersebut perlu diikuti dengan kesiapan administratif, teknis, dan kapasitas usaha. Dengan kata lain, memiliki produk lokal saja belum cukup. Vendor perlu memahami bagaimana produk tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku dan bagaimana mempersiapkannya untuk masuk ke ekosistem pengadaan pemerintah.

Strategi Vendor Memaksimalkan Peluang Pasar PDN

Mengembangkan atau Menyediakan Produk Dalam Negeri

Vendor dapat memperkuat portofolio dengan mengembangkan produk yang diproduksi di dalam negeri atau menyediakan produk PDN yang sesuai dengan kebutuhan pasar pemerintah.

Langkah ini dapat dilakukan dengan:

• mengidentifikasi kategori produk yang dibutuhkan pemerintah;

• meningkatkan kapasitas produksi domestik;

• memastikan dokumen produk tersedia; dan

• memahami ketentuan TKDN yang relevan.

Membangun Kemitraan dengan Produsen Lokal

Perusahaan yang belum memiliki kapasitas produksi sendiri juga dapat mempertimbangkan kemitraan dengan produsen dalam negeri.

Kemitraan dapat membantu vendor memperluas portofolio produk sekaligus membangun rantai pasok yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengadaan pemerintah.

Memperkuat Portofolio Produk Ber-TKDN

Nilai TKDN dapat menjadi salah satu aspek penting dalam pemenuhan ketentuan penggunaan PDN untuk produk industri. Karena itu, vendor perlu memahami cara menghitung, membuktikan, dan meningkatkan kandungan dalam negeri produknya sesuai regulasi yang berlaku.

Pemahaman tersebut menjadi semakin penting ketika produk akan ditawarkan melalui ekosistem pengadaan digital seperti E-Katalog.

Mempersiapkan Kapasitas Produksi

Kesiapan memenuhi persyaratan administrasi harus berjalan bersama kemampuan memenuhi kebutuhan pasokan. Vendor perlu mempertimbangkan kapasitas produksi, ketersediaan bahan, konsistensi kualitas, serta kemampuan memenuhi volume sesuai kebutuhan pengadaan.

Mengapa Training TKDN Penting bagi Vendor?

Membangun portofolio produk ber-TKDN membutuhkan lebih dari sekadar mengetahui istilah dan persentasenya. Kesalahan dalam memahami metode perhitungan, komponen yang diperhitungkan, maupun dokumen pendukung dapat memengaruhi proses pemenuhan persyaratan produk.

Hindari Kesalahan Perhitungan dan Administrasi

Setiap kategori produk dapat memiliki ketentuan teknis yang berbeda. Karena itu, vendor perlu memahami dasar perhitungannya sebelum mengajukan atau menggunakan data TKDN untuk kebutuhan pengadaan.

Training TKDN dapat menjadi sarana untuk mempelajari aspek tersebut secara lebih terstruktur, termasuk memahami hubungan antara TKDN, PDN, dokumen produk, dan proses pengadaan pemerintah.

Pahami Perubahan Regulasi Pengadaan

Perpres 46 Tahun 2025 sendiri merupakan perubahan kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berlaku sejak 30 April 2025. Salah satu pertimbangan perubahan regulasi tersebut adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah.

Artinya, vendor tidak cukup mengandalkan kebiasaan pengadaan sebelumnya. Pemahaman terhadap regulasi terbaru perlu menjadi bagian dari strategi perusahaan ketika menyasar pasar pemerintah.

Amankan Peluang Pasar B2G dengan Training TKDN Alatan Indonesia

Mandat penggunaan PDN menciptakan ruang bagi penyedia yang mampu mempersiapkan produk, dokumen, dan kapasitas usahanya sesuai ketentuan. Namun, peluang tersebut membutuhkan pemahaman yang tepat agar perusahaan tidak salah mengambil langkah dalam proses pemenuhan TKDN maupun pengadaan pemerintah.

Melalui Training TKDN Alatan Indonesia yang terintegrasi dengan B2G Learning Academy, pelaku usaha dapat memperdalam pemahaman mengenai TKDN, Produk Dalam Negeri, serta penerapannya dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Persiapkan tim dan produk Anda sejak sekarang melalui Training TKDN Alatan Indonesia untuk memahami ketentuan dan strategi pemanfaatan pasar Produk Dalam Negeri secara lebih terarah.