Mengenal TKDN dari Manfaat, Sertifikasi, dan Cara Mendapatkannya
Memiliki pabrik di Indonesia belum otomatis membuat suatu produk dapat diklaim sebagai Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan pemerintah. Dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025, Produk Dalam Negeri didefinisikan sebagai barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau di...
Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membuat proses transaksi semakin terintegrasi melalui E-Katalog dan E-purchasing. Melalui Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026, pelaksanaan E-purchasing kini diatur dengan tiga metode yang dapat digunakan sesuai karakter transaksi dan kondisi pengadaan, ya...
Sistem pengadaan pemerintah terus mengalami perkembangan, termasuk melalui Katalog Elektronik Versi 6 atau E-Katalog V6. Dalam sistem ini, transaksi tidak hanya dilakukan melalui pembelian langsung, tetapi juga tersedia mekanisme Mini Kompetisi untuk mempertemukan kebutuhan pengadaan dengan penawara...
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu pasar yang memiliki kebutuhan besar dan berlangsung secara rutin setiap tahun. Anggaran pengadaan yang makin meningkat tiap tahunnya harus menjadi perhatian penuh bagi pihak penyedia. Kebutuhan PBJ atau pengadaan barang dan jasa dari pemerint...
Perubahan aturan pengadaan pemerintah membuat pemahaman tentang TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) semakin penting bagi pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Perpres Nomor 46 Tahun 2025, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN)...
