Mengenal TKDN dari Manfaat, Sertifikasi, dan Cara Mendapatkannya
Dasar Hukum Perubahan Renstra K/LPerubahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) diatur dalam Pasal 22 dan 23 Peraturan Presiden tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi ini menegaskan bahwa meskipun Renstra K/L telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri atau Peraturan...
Dalam upaya memperkuat proses perencanaan dan penganggaran nasional, Pasal 57 hingga Pasal 59 menegaskan peran Sistem Informasi KRISNA-RENJA KL sebagai platform digital utama yang digunakan oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga. Sistem ini menjadi fondasi bagi p...
Dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), pemerintah tidak hanya mengandalkan mekanisme manual, tetapi juga memanfaatkan instrumen digital. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 54 hingga Pasal 56 Peraturan Presiden tentang Renstra K/L, yang menetapkan penggunaan Sistem Informas...
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, Pasal 52 menegaskan pentingnya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi Renja-KL (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Proses ini merupakan tanggung jawab langsung pimpinan Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan kew...
Pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) merupakan instrumen penting dalam memastikan arah pembangunan nasional berjalan sesuai sasaran. Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi ini diatur dalam Pasal 51 Peraturan Presiden tentang Renstra K/L, yang memberikan...
