Mengenal TKDN dari Manfaat, Sertifikasi, dan Cara Mendapatkannya
SOP E-Purchasing membantu instansi pemerintah menerjemahkan ketentuan pengadaan melalui Katalog Elektronik menjadi prosedur kerja yang jelas, terdokumentasi, dan mudah diterapkan. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026, pelaksanaan E-Purchasing mencakup pemilihan metode, penetapan HPS atau Re...
Repeat order dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan metode penunjukan langsung kepada penyedia yang sama dengan penyedia pada pekerjaan sebelumnya, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi. Melalui Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, mekanisme ini dapat digunakan unt...
Dalam tender Indonesia, menggunakan nama perusahaan lain untuk mengikuti pengadaan dapat menimbulkan risiko bagi penyedia, terutama ketika perusahaan yang memasukkan penawaran bukan pihak yang sebenarnya akan melaksanakan pekerjaan. Praktik ini dikenal sebagai pinjam bendera perusahaan dan secara te...
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui E-Purchasing, penetapan harga bukan sekadar melengkapi dokumen administrasi. PPK dan tim pengadaan perlu memiliki dasar harga yang relevan agar proses pemilihan penyedia dapat dipersiapkan secara terukur, transparan, dan sesuai ketentuan.Melalui Peratur...
Mini kompetisi E-Katalog merupakan metode E-Purchasing yang memungkinkan instansi membandingkan penawaran dari dua atau lebih penyedia katalog dengan produk yang sama atau memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026, batas umum...
