Mengenal TKDN dari Manfaat, Sertifikasi, dan Cara Mendapatkannya
Penerapan metode E-Purchasing dalam pengadaan pemerintah kini menuntut akuntabilitas tinggi, terutama dalam penetapan harga wajar yang sering memicu temuan.Banyak yang masih terjebak menggunakan pola pikir lama dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Biasanya, pejabat pengadaan hanya mengambil...
JAKARTA,22 JANUARI 2025 – Perubahan regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) melalui Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 menuntut kewaspadaan ekstra dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Tidak hanya berisiko pada temuan audit, kelalaian dalam pemenuhan Ti...
Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) saat ini bukan lagi sekadar himbauan di atas kertas. Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan, TKDN adalah indikator kinerja yang diawasi ketat.Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa niat baik untuk...
Syarat Komponen Utama TKDN dalam Perdirjen No 263 Tahun 2025 kini menjadi penentu mutlak kelulusan produk IKM di etalase e-Katalog pemerintah. Adakalanya, kita sebagai pelaku usaha merasa lelah karena aturan yang terus berubah, seolah pintu rezeki dari tender pemerintah semakin sulit dijangkau. ...
Peraturan TKDN terbaru 2025 kini hadir lewat Perdirjen ILMATE No 6 Tahun 2025 sebagai solusi teknis perhitungan komponen utama industri yang sering membingungkan.Seringkali, kami melihat pelaku industri gagal mendapatkan sertifikasi TKDN yang memuaskan hanya karena salah menafsirkan mana komponen ut...
