Mengenal TKDN dari Manfaat, Sertifikasi, dan Cara Mendapatkannya
Perubahan aturan pengadaan pemerintah membuat pemahaman tentang TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) semakin penting bagi pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Perpres Nomor 46 Tahun 2025, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN)...
Mengapa perhitungan TKDN obat dan alat kesehatan bisa menggunakan pendekatan yang berbeda? Pertanyaan ini cukup sering muncul di kalangan vendor dan pelaku usaha sektor kesehatan, terutama ketika produk akan dipasarkan melalui pengadaan pemerintah. Padahal, meskipun sama-sama berada dalam kerangka P...
Masih banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan satu-satunya kunci agar produk dapat masuk ke pengadaan pemerintah. Padahal, memahami aturannya tidak cukup hanya dengan melihat dokumen sertifikasi. Sejak berlakunya Perpres Nomor 46 T...
Permenperin No.35 tahun 2025 hingga saat ini menjadi acuan baru bagi para pelaku usaha untuk mengukur Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penghitungan tersebut memuat untuk masing-masing tiga jenis bisnis yang berbeda yaitu barang, jasa, dan industri kecil. Perubahan ini terjadi dikarenakan mengacu pada...
Banyak penyedia sibuk memperbarui KBLI di OSS semata-mata demi produknya tetap tayang di E-Katalog. Padahal, data KBLI yang sama itu juga dipakai instansi lain di luar konteks pengadaan, mulai dari kantor pajak sampai bank tempat penyedia mengajukan modal usaha. Migrasi yang dilakukan setengah hati...
