Mengenal TKDN dari Manfaat, Sertifikasi, dan Cara Mendapatkannya
Bagi perusahaan yang ingin memperoleh proyek pemerintah melalui E-Katalog LKPP, memahami sistem pengadaan digital saja belum cukup. Penyedia jasa konstruksi juga perlu mengetahui segmentasi usaha berdasarkan pagu anggaran agar dapat memetakan paket pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan...
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) terus mengalami penyesuaian regulasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Salah satu pembaruan penting pada 2026 adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan da...
Perkembangan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah menuntut pelaku pengadaan untuk terus memperbarui pemahamannya. Pada September 2026, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan dua peraturan penting, yaitu PerLKPP No. 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dan PerLK...
Perubahan regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) menuntut pelaku pengadaan untuk terus menyesuaikan proses kerja mereka. Salah satu aturan terbaru yang perlu dipahami adalah Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Pe...
Ketika mulai membidik pasar pemerintah, vendor biasanya akan berhadapan dengan istilah TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Di sinilah muncul berbagai anggapan: pemerintah sedang mendorong produk lokal, TKDN menjadi syarat tender atau E-Katalog, semua produk wajib punya TKDN, sampai anggapan bahwa...
