Mengenal TKDN dari Manfaat, Sertifikasi, dan Cara Mendapatkannya
Di tengah kesibukan mengejar target penyerapan anggaran, sering kali kita merasa kewalahan dengan administrasi E-Katalog V6 yang serba cepat. Faktanya, banyak rekan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merasa lelah bukan karena volume belanja, melainkan karena alur kerja yang belum tertata rapi. ...
Penerapan metode E-Purchasing dalam pengadaan pemerintah kini menuntut akuntabilitas tinggi, terutama dalam penetapan harga wajar yang sering memicu temuan.Banyak yang masih terjebak menggunakan pola pikir lama dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Biasanya, pejabat pengadaan hanya mengambil...
JAKARTA,22 JANUARI 2025 – Perubahan regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) melalui Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 menuntut kewaspadaan ekstra dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Tidak hanya berisiko pada temuan audit, kelalaian dalam pemenuhan Ti...
Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) saat ini bukan lagi sekadar himbauan di atas kertas. Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan, TKDN adalah indikator kinerja yang diawasi ketat.Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa niat baik untuk...
Syarat Komponen Utama TKDN dalam Perdirjen No 263 Tahun 2025 kini menjadi penentu mutlak kelulusan produk IKM di etalase e-Katalog pemerintah. Adakalanya, kita sebagai pelaku usaha merasa lelah karena aturan yang terus berubah, seolah pintu rezeki dari tender pemerintah semakin sulit dijangkau. ...
