Mengenal TKDN dari Manfaat, Sertifikasi, dan Cara Mendapatkannya
Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) tidak hanya sekadar proses administratif, melainkan juga memerlukan koordinasi lintas kementerian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 38, yang mengatur mekanisme Pertemuan Tiga Pihak sebagai forum pent...
Dasar Hukum Perubahan Renstra K/LPerubahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) diatur dalam Pasal 22 dan 23 Peraturan Presiden tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi ini menegaskan bahwa meskipun Renstra K/L telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri atau Peraturan...
Dalam upaya memperkuat proses perencanaan dan penganggaran nasional, Pasal 57 hingga Pasal 59 menegaskan peran Sistem Informasi KRISNA-RENJA KL sebagai platform digital utama yang digunakan oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga. Sistem ini menjadi fondasi bagi p...
Dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), pemerintah tidak hanya mengandalkan mekanisme manual, tetapi juga memanfaatkan instrumen digital. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 54 hingga Pasal 56 Peraturan Presiden tentang Renstra K/L, yang menetapkan penggunaan Sistem Informas...
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, Pasal 52 menegaskan pentingnya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi Renja-KL (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Proses ini merupakan tanggung jawab langsung pimpinan Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan kew...
