Mengenal TKDN dari Manfaat, Sertifikasi, dan Cara Mendapatkannya
Pasal 24 Peraturan Presiden tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kemungkinan perubahan muatan Renstra K/L. Aturan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, karena menyangkut konsistensi antara kebijakan...
Penetapan Renstra K/L oleh Kementerian/LembagaSetelah mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Perencanaan, Kementerian/Lembaga (K/L) wajib menetapkan rancangan Renstra K/L menjadi dokumen final melalui Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga.Proses penetapan ini memiliki batas waktu y...
Apa Itu Persetujuan Renstra K/L?Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), salah satu tahapan penting adalah persetujuan dari Kementerian Perencanaan. Persetujuan ini menjadi dasar legal dan administratif agar rancangan Renstra K/L dapat ditetapkan secara resmi. Tan...
Seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Perindustrian terbaru, pelaku usaha perlu memahami ketentuan transisi terkait penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk berbagai sektor industri. Hal ini penting agar proses Sertifikasi TKDN dan BMP tetap sesuai hukum dan lancar.Peraturan Lama...
Pengertian Syarat TKDN dan BMPAgar dapat mengajukan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) maupun Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), pelaku usaha tidak hanya dituntut memahami teknis penghitungan, tetapi juga harus memenuhi sejumlah syarat administratif. Persyaratan ini memastikan bahwa prose...
