Mengenal TKDN dari Manfaat, Sertifikasi, dan Cara Mendapatkannya
Dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) memiliki peran sentral sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra-KL). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 Peraturan Presiden yang mengatur tentang bagaimana Renja-KL harus disusun, apa...
Perubahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) merupakan hal yang diperbolehkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 26 sampai Pasal 29 Peraturan Presiden tentang Renstra K/L, yang menjelaskan mekanisme mulai dari pengajuan usulan perubahan...
Pasal 24 Peraturan Presiden tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kemungkinan perubahan muatan Renstra K/L. Aturan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, karena menyangkut konsistensi antara kebijakan...
Penetapan Renstra K/L oleh Kementerian/LembagaSetelah mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Perencanaan, Kementerian/Lembaga (K/L) wajib menetapkan rancangan Renstra K/L menjadi dokumen final melalui Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga.Proses penetapan ini memiliki batas waktu y...
Apa Itu Persetujuan Renstra K/L?Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), salah satu tahapan penting adalah persetujuan dari Kementerian Perencanaan. Persetujuan ini menjadi dasar legal dan administratif agar rancangan Renstra K/L dapat ditetapkan secara resmi. Tan...
