Mengenal TKDN dari Manfaat, Sertifikasi, dan Cara Mendapatkannya
Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No 80 Tahun 2025 sebagai dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L). Peraturan terbaru 2025 ini menegaskan bahwa seluruh Renstra K/L harus sela...
Pembangunan nasional tidak bisa hanya dijalankan dengan niat baik, melainkan perlu ukuran yang jelas: apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan sejauh mana keberhasilannya bisa dinilai. Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 lahir sebagai dasar baru dalam penyusunan Rencana Stra...
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) bukan sekadar rutinitas birokrasi. Pasal 3 Perpres No. 80 Tahun 2025 menegaskan bahwa setiap K/L wajib menyusun Renstra dengan mengacu langsung pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Artinya, semua kementerian dan lemb...
Pembangunan nasional tidak hanya membutuhkan arah dan strategi, tetapi juga instrumen pendukung yang memastikan rencana benar-benar bisa dijalankan. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2025 hadir untuk mengatur tata cara baru penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dan...
Renstra dan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2025 Renstra yang efektif adalah Renstra yang dijalankan dengan arah, strategi, dan kerangka perencanaan yang jelas. Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2025 menetapkan tata cara baru dalam penyusunan Rencan...
