Mengenal TKDN dari Manfaat, Sertifikasi, dan Cara Mendapatkannya
Perubahan tata kelola pemerintahan telah membawa perubahan signifikan, khususnya bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan di seluruh Indonesia. Kehadiran EKatalog Versi 6 dirancang untuk mempercepat penyerapan anggaran dan meningkatkan transparansi belanja negara. Namun, f...
Di tengah kesibukan mengejar target penyerapan anggaran, sering kali kita merasa kewalahan dengan administrasi E-Katalog V6 yang serba cepat. Faktanya, banyak rekan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merasa lelah bukan karena volume belanja, melainkan karena alur kerja yang belum tertata rapi. ...
Penerapan metode E-Purchasing dalam pengadaan pemerintah kini menuntut akuntabilitas tinggi, terutama dalam penetapan harga wajar yang sering memicu temuan.Banyak yang masih terjebak menggunakan pola pikir lama dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Biasanya, pejabat pengadaan hanya mengambil...
JAKARTA,22 JANUARI 2025 – Perubahan regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) melalui Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 menuntut kewaspadaan ekstra dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Tidak hanya berisiko pada temuan audit, kelalaian dalam pemenuhan Ti...
Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) saat ini bukan lagi sekadar himbauan di atas kertas. Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan, TKDN adalah indikator kinerja yang diawasi ketat.Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa niat baik untuk...
